UPPD Barabai dan BPKPD HST Pererat Sinergi melalui Rapat Cost Sharing Opsen PKB dan BBNKB TA 2027

Barabai 23 September – UPPD Barabai bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar rapat koordinasi pembahasan Cost Sharing Opsen PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPPD Barabai dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyusun rencana pendanaan bersama (cost sharing) yang akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pelayanan pada Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan difokuskan pada penyelarasan kebutuhan anggaran, dukungan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan program-program yang bertujuan menghadirkan layanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Melalui mekanisme cost sharing, kedua instansi berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepala UPPD Barabai, Pengayom Bayu Ajie, S.P, MM., menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan perpajakan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat berbagai inovasi layanan Samsat, baik layanan di kantor maupun layanan jemput bola yang semakin mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Melalui rapat koordinasi Cost Sharing Opsen PKB dan BBNKB Tahun Anggaran 2027 ini, UPPD Barabai dan BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah optimistis kerja sama yang terjalin akan semakin memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Scroll to Top