Barabai 23 September — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), UPPD Barabai bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar rapat koordinasi guna membahas kerja sama Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra layanan pembayaran PKB.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antarperangkat daerah untuk menghadirkan layanan pembayaran PKB yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses menuju Kantor Samsat.
Melalui kerja sama tersebut, BUMDes diharapkan dapat berperan sebagai agen atau mitra pelayanan pembayaran PKB sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPPD Barabai dalam mendorong inovasi pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat.
Dalam pembahasan rapat, kedua instansi turut menyelaraskan mekanisme kerja sama, kesiapan BUMDes, serta tahapan implementasi program agar dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Kepala UPPD Barabai, Pengayom Bayu Ajie, S.P, MM., menyampaikan bahwa kolaborasi dengan DPMD merupakan wujud komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Kehadiran BUMDes sebagai mitra layanan diharapkan mampu meningkatkan jangkauan pelayanan Samsat sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
Melalui sinergi ini, UPPD Barabai dan DPMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah optimistis Program BUMDes akan menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, memperkuat pemberdayaan desa, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB secara tepat waktu.