Barabai 10 Juli – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Barabai melaksanakan kegiatan sosialisasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan dinas yang bertempat di Aula Bakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang membidangi pengelolaan aset dan kendaraan dinas. Dalam kesempatan tersebut, tim UPPD/Samsat Barabai menyampaikan data kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak, mekanisme pembayaran PKB, serta pentingnya ketertiban administrasi kendaraan milik pemerintah daerah.
Selain penyampaian materi, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi terkait administrasi kendaraan dinas, proses pembayaran pajak, maupun penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui komunikasi yang aktif, diharapkan setiap perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti penyelesaian tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala UPPD Barabai, Pengayom Bayu Ajie, S.P, MM menyampaikan bahwa kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan teladan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui sosialisasi ini kami berharap seluruh kendaraan dinas dapat tertib administrasi dan bebas dari tunggakan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Barabai berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah guna meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UPPD Barabai berharap sinergi yang telah terjalin dengan seluruh perangkat daerah dapat terus ditingkatkan sehingga pengelolaan kendaraan dinas semakin tertib dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dapat terus meningkat demi mendukung pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
