Barabai 19 Oktober – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta mendukung tertib administrasi kendaraan dinas pemerintah daerah, UPPD Barabai melaksanakan rapat koordinasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi, melakukan pencocokan data, serta membahas langkah-langkah penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas agar proses pembayaran dapat dilaksanakan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara UPPD Barabai dan BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memastikan kewajiban perpajakan kendaraan dinas dapat dipenuhi secara optimal. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain mendukung tertib administrasi kendaraan dinas, penyelesaian tunggakan PKB juga memiliki peran penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak, kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan daerah diharapkan semakin meningkat dan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, UPPD Barabai bersama BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan mendorong penyelesaian tunggakan pajak kendaraan dinas secara berkelanjutan, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan teladan kepatuhan perpajakan kepada masyarakat.