Barabai 28 Oktober – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), UPPD Barabai melaksanakan rapat koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) untuk membahas pengembangan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu pendukung layanan pembayaran PKB.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna mendorong pemanfaatan BUMDes sebagai mitra pelayanan perpajakan daerah. Melalui program ini, BUMDes diharapkan dapat berperan dalam mendekatkan akses pembayaran PKB kepada masyarakat, khususnya wajib pajak yang berada di wilayah desa dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan Samsat.
Selain itu, pembahasan ini juga diarahkan untuk menggali potensi kerja sama serta merumuskan langkah-langkah pelaksanaan program agar dapat berjalan secara efektif, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan mendukung peningkatan kesadaran serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
Melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, UPPD Barabai bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten HST berkomitmen untuk mendorong inovasi pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Diharapkan, pengembangan program BUMDes sebagai mitra pendukung pembayaran PKB dapat menjadi salah satu upaya nyata dalam memperluas jangkauan pelayanan Samsat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.